Jembatan Pemkot Ditargetkan Dibuka 5 September, Arus Cimahi Masih Diburu Titik Macet Baru

CIMAHI –Dinamikakeadilan.com Rekayasa lalu lintas di tengah pembangunan Underpass Jalan Gatot Subroto dan pemeliharaan Jembatan Jalan Raden Demang Hardjakusumah belum menemukan titik akhir. Pemerintah Kota Cimahi bersama kepolisian justru memperketat evaluasi karena sejumlah ruas jalan masih menghadapi kepadatan pada jam-jam tertentu.  Evaluasi itu dibahas dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perhubungan di Aula Gedung C Pemerintah Kota Cimahi,Senin(31/8/2026). Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur kelurahan, Organda, ketua RW terdampak hingga pelaksana pekerjaan.

   Pembahasan kali ini menjadi penting karena perpindahan arus lalu lintas yang  telah diberlakukan sejak 19 Agustus 2026. Salah satu strategi yang diterapkan adalah sistem dua arah atau counterflow di Underpass Dustira untuk menambah kapasitas jalan sekaligus menekan antrean kendaraan. Namun, rekayasa tersebut belum sepenuhnya menghilangkan permasalahan.

   Hasil pemantauan menunjukkan Jalan Amir Mahmud masih mengalami kemacetan kendaraan, terutama pada pagi dan sore hari. Arus kendaraan dari berbagai arah datang hampir bersamaan, mulai dari Jalan Amir Mahmud arah barat, Kolmas, Babakan, Margamulya hingga Jalan Daeng. Kondisi itu membuat simpang Jalan Daeng–Cihanjuang–Amir Mahmud masuk dalam radar evaluasi Forum LLAJ.

   Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dishub Kota Cimahi bersama Satlantas Polres Cimahi menambah personel di sejumlah titik yang rawan kemacetan. Pola pengaturannya juga tidak dibuat kaku, melainkan akan disesuaikan dengan situasi lalu lintas di lapangan, khususnya pada jam sibuk. Tak hanya soal arus kendaraan, aspek keselamatan di sekitar proyek Underpass Gatot Subroto juga menjadi perhatian.

   Kontraktor diminta segera memperbaiki dan melengkapi berbagai perlengkapan manajemen lalu lintas. Sejumlah traffic cone yang rusak, tali atau tambang pembatas berwarna oranye, serta Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang mempengaruhi cuaca dan lingkungan harus segera ditangani. Di tengah kepadatan yang masih terjadi, ada kabar yang dinanti pengguna jalan.

   Jembatan Raden Demang Hardjakusumah atau yang dikenal sebagai Jembatan Pemkot secara teknis ditargetkan mulai dapat dilalui kendaraan roda dua pada 5 September 2026. Kendati demikian, tanggal tersebut bukan berarti jembatan otomatis dibuka untuk masyarakat. Pemerintah menyetujui pembukaan akses harus pemeriksaan dan menunggu pihak yang berwenang. Target waktu tidak boleh mengalahkan aspek keselamatan.

   Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang, menegaskan bahwa kualitas pekerjaan dan kelayakan jembatan menjadi syarat utama sebelum akses dibuka. “Sebelum jembatan dibuka untuk umum, perlu dipastikan seluruh aspek teknis, keselamatan dan kelayakan jalan telah memenuhi ketentuan sehingga masyarakat dapat menggunakan akses tersebut dengan aman,” tegas Endang.

   Dengan demikian, 5 September bukan sekadar persoalan membuka kembali jalur kendaraan. Pemerintah harus memastikan akses baru tersebut benar-benar mampu membantu mengurangi beban lalu lintas sekaligus tidak menimbulkan permasalahan baru di ruas jalan lainnya.

   Forum LLAJ pun menjadi ruang untuk menggabungkan laporan pemerintah, kepolisian, pelaksana proyek hingga masukan warga di wilayah terdampak. Masukan dari camat, lurah dan ketua RW menjadi bagian dari evaluasi, terutama untuk membaca perubahan volume kendaraan yang terjadi di lapangan. Pemerintah Kota Cimahi bersama Satlantas Polres Cimahi dan seluruh unsur terkait berkomitmen melakukan pemantauan secara berkala. Rekayasa lalu lintas akan terus disesuaikan mengikuti perkembangan kondisi jalan selama pekerjaan berlangsung.

   Bagi pengguna jalan, perubahan pola arus tersebut berarti satu hal: peta perjalanan di Cimahi masih bergerak. Dan selama proyek Underpass Gatot Subroto serta pemeliharaan Jembatan Pemkot belum sepenuhnya tuntas, kelancaran lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh jalan yang tersedia, tetapi juga seberapa cepatnya pemerintah membaca dan merespons titik-titik kepadatan baru imbas dari pembangunan  tandasnya, (AFS).