Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Soroti Pinjaman Daerah, Penentuan Ruas Jalan Masih Belum Pasti

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya hingga kini masih mengkaji rencana pinjaman daerah ke pemerintah pusat untuk pembangunan ruas jalan kabupaten.

Kajian dilakukan bersama akademisi Universitas Siliwangi (Unsil) sebelum hasilnya disampaikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN yang menjadi Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.

PT SMI memiliki kewenangan menyediakan pembiayaan berbagai proyek infrastruktur, baik milik pemerintah maupun swasta, termasuk pembiayaan non-bank bagi pemerintah daerah.

Skema ini tengah diupayakan Pemkab Tasikmalaya untuk menutup kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan kabupaten.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H Gumilar Akhmad Purbawisesa, meminta pemerintah daerah memastikan rencana pinjaman benar-benar melalui kajian komprehensif dan berkelanjutan.

“Yang jelas mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya, apalagi untuk infrastruktur jalan, yang masih menjadi masalah di daerah,” ungkap Gumilar.

Ia menegaskan, skema pinjaman tidak boleh menimbulkan persoalan baru. Menurutnya, pembangunan jalan memang mendesak, tetapi harus jelas perencanaan dan dampaknya.

“Yang jelas pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai kewajiban untuk menyediakan infrastruktur jalan yang bagus untuk masyarakat,” tambah dia.

Menurut Gumilar, berdasarkan kebutuhan maka yang muncul awal itu RAB tiap ruas jalan yang akan direkontruksi, baru muncul kebutuhan anggaran secara kesuluruhan.

“Nah di situ baru lah kita minjem sekian miliar,” tambahnya.

Kata dia, jangan sampai seperti pinjam duit, akan tetapi tidak tahu mau untuk apa saja pinjaman uang tersebut.

Kabid Jalan Dinas PUPR-TRLH Kabupaten Tasikmalaya, Deni Mulyadi, menyampaikan bahwa kajian masih berlangsung bersama Unsil.

“Itu masih dikaji, apakah usulan pinjaman daerah Rp 230 miliar untuk 24 atau 32 ruas jalan kabupaten. Jadi masih proses pengkajian,” terang Deni.

Ref:Neng***