APBD Cimahi Harus Tepat Sasaran, Ngatiyana: Bukan yang Paling Besar Tapi yang Paling Tepat

CIMAHI—Dinamika Keadilan.com. Besarnya anggaran daerah ternyata bukan ukuran utama keberhasilan pembangunan. Bagi Pemerintah Kota Cimahi, hal yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar kembali dan bermanfaat bagi masyarakat

Pesan itu ditegaskan Wali Kota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Sabtu (22/8/2026). Rapat tersebut membahas dua agenda strategi sekaligus, yakni mencakup Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan persetujuan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.

“Perubahan Anggaran 2026 harus menjawab kebutuhan nyata hari ini, sementara KUA-PPAS 2027 harus menyiapkan arah pembangunan Kota Cimahi ke depan,” kata Ngatiyana.

Dalam RAPBD Perubahan 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1.429 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp1.503 triliun. Pembiayaan neto tercatat sebesar Rp74,36 miliar.

Untuk tahun 2027, KUA-PPAS menetapkan plafon pendapatan Rp1.402 triliun, belanja Rp1.454 triliun, serta pembiayaan netto Rp52,70 miliar.

Namun, Ngatiyana mengingatkan angka-angka tersebut tidak boleh berhenti sebagai deretan nominal dalam dokumen anggaran. Penyusunannya harus mempertimbangkan sinkronisasi RPJMD, prioritas pembangunan, kebijakan pendapatan, kebutuhan belanja, pembiayaan, serta kemampuan fiskal daerah.

Pada perubahan APBD tahun 2026, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi fiskal dan sumber pendapatan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, belanja daerah, hingga pembiayaan yang disesuaikan dengan SILPA hasil audit BPK.

“Perubahan APBD bukan sekadar mengubah anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang kita kelola tetap relevan, terukur, dan memberikan manfaat,” ujarnya.

   Memasuki 2027, Pemkot Cimahi mulai menyiapkan fondasi pembangunan melalui KUA-PPAS yang mengacu pada RPJMD Kota Cimahi 2025-2029.

Sejumlah indikator makro juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,81 hingga 6,51 persen, dengan indeks gini 0,362 hingga 0,376. Penurunan kemiskinan dan kemiskinan juga menjadi bagian dari sasaran pembangunan.

Menariknya, Pemkot Cimahi juga membuka opsi pembiayaan kreatif melalui rencana pinjaman daerah sebesar Rp60 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, jalan, hingga penanganan banjir.

   Meski demikian, Ngatiyana mengingatkan daerah bukanlah ruang untuk mengambil keputusan secara gegabah. Setiap pembiayaan harus dihitung berdasarkan kelayakan proyek, risiko, fiskal, serta kemampuan daerah dalam melakukan pembayaran.

Bagi Ngatiyana, filosofi penganggaran harus sederhana: bukan mengejar APBD terbesar, melainkan APBD yang paling tepat sasaran.

“APBD yang baik bukan APBD yang paling besar, tetapi APBD yang paling tepat. Tepat dalam menetapkan prioritas, tepat dalam mengalokasikan anggaran, tepat dalam pelaksanaan, dan pada akhirnya tepat dalam memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia pun mengajak jajaran eksekutif dan legislatif untuk menjaga semangat kemitraan dalam setiap tahapan pembahasan anggaran.

   Menurutnya, kesepakatan KUA-PPAS 2027 bukanlah garis akhir. Dokumen tersebut justru menjadi titik awal untuk memastikan APBD 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan yang responsif, terukur, dan akuntabel.

Dokumen KUA-PPAS selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun 2027.

Ngatiyana menegaskan, seluruh proses tersebut pada akhirnya harus kembali ke satu tujuan: meningkatkan kesejahteraan warga Cimahi.

“Kita belum menyusun anggaran untuk pemerintah. Kita sedang menyusun anggaran untuk masyarakat,” tandasnya.

   Beliau juga berharap sinergi eksekutif dan legislatif sebagai mitra eksekutif mampu menjaga kualitas perencanaan, kredibilitas penganggaran, serta ketepatan pelaksanaan pembangunan, (AFS ).