Jawa BaratPWRI Soroti Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Capai 3,4 Miliar, Karena Merasa Tidak Dihargai Para Kabag, Sekda Malah Minta Media Audiensi

Tasikmalaya, Jawa Barat,- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tengah menjadi sorotan tajam setelah rincian anggaran Sekretariat Daerah tahun 2025 terungkap ke publik. Total anggaran yang dialokasikan melalui dua skema, yakni penyedia dan swakelola, mencapai lebih dari Rp 34,7 miliar. Besarnya anggaran tersebut memicu pertanyaan serius dari berbagai kalangan, terutama terkait efektivitas penggunaan dana dan potensi pemborosan.

Anggaran Penyedia: Rp 27 Miliar Lebih, Sarat Pos Belanja FantastisDalam skema penyedia, sejumlah pos anggaran dinilai tidak proporsional dan menimbulkan dugaan kejanggalan. Beberapa di antaranya:

* Belanja makan dan minum untuk kegiatan rapat, jamuan tamu, serta kepala daerah dan wakilnya: Rp 1,8 miliar lebih.* Belanja alat tulis kantor: Rp 1,3 miliar lebih — angka yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan administratif normal.* Tenaga kebersihan: Rp 1,5 miliar lebih — memicu pertanyaan tentang jumlah personel dan cakupan kerja.* Medical check-up: Rp 1,2 miliar lebih — belum jelas apakah mencakup seluruh • ASN atau hanya pejabat tertentu.* Pengadaan kendaraan bermotor penumpang: Rp 1,9 miliar lebih — di tengah seruan efisiensi, pengadaan kendaraan baru dinilai tidak mendesak.* Pembelian tanah untuk bangunan kerja (JIC): Rp 1,7 miliar lebih — belum ada penjelasan rinci mengenai urgensi dan lokasi.* Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga: Rp 1,2 miliar lebih.* Belanja barang untuk masyarakat: Rp 5,8 miliar lebih — pos ini paling besar, namun belum ada transparansi mengenai bentuk dan sasaran distribusi.* Belanja pakan Natura untuk kepala daerah dan wakilnya: Rp 480 juta dan Rp 360 juta — menimbulkan kritik keras dari publik.

Selain itu, terdapat belanja tambahan bernilai ratusan juta rupiah untuk:

* Internet dan TV berlangganan: Rp 437 juta* Alat rumah tangga: Rp 626 juta* Konsultasi dan studi penelitian: Rp 500 juta* Jasa tenaga prasarana dan pelayanan umum: Rp 437 juta* Pemeliharaan gedung kantor: Rp 400 juta* Pemeliharaan Pandopo lama dan baru: Rp 558 juta* Beberapa pos bahkan tercatat ganda dengan judul dan nilai yang sama, menimbulkan dugaan duplikasi anggaran.

Anggaran Swakelola: Rp 7,7 Miliar Lebih, Efisiensi Dipertanyakan

Meski lebih kecil, anggaran swakelola juga memicu sorotan. Di antaranya:

* Perjalanan dinas: Rp 2,7 miliar lebih — mencakup perjalanan luar kota dan dalam kota, dengan nilai per kegiatan mencapai ratusan juta rupiah.* Belanja makan minum: Rp 223 juta* Belanja sosialisasi: Rp 573 juta — belum jelas bentuk kegiatan dan target audiens.

Respons Sekda: Minim Klarifikasi, Publik Semakin Geram

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohammad Zen, mengaku tidak mengetahui secara rinci isi anggaran tersebut. Alih-alih memberikan penjelasan langsung, ia meminta waktu satu minggu untuk mengonfirmasi kepada seluruh kepala bagian.

“Saya ucapkan terimakasih atas kontrol sosial dan koordinasinya. Jujur saya tidak mengetahui secara rincinya anggaran tersebut, tapi dengan adanya hal ini saya minta waktulah satu Minggu ini untuk memanggil semua Kabag dan evaluasi semuanya,” ucap Mohammad Zen pada saat ditemui diruang Asda 3 Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (6/8/2025).

Namun, setelah satu dua Minggu kemudian tepatnya pada hari Jum’at, (22/8/2025), Mohammad Zen kembali meminta waktu kembali dengan alasan menunggu Kabag Umum yang sedang melaksanakan pendidikan di Bandung pulang. “Saya belum sempat mengumpulkan para Kabag, karena pertama sibuk dengan sejumlah kegiatan, terus saya sempat sakit selama beberapa hari. Saya minta waktu kembali Pak sembari menunggu Kabag Umum yang sedang melaksanakan pendidikan di Bandung pulang”, ungkap Mohammad Zen.

Pada Selasa, (26/8/2025), tim beritanasional.id kembali menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Mohammad Zen untuk meminta jawaban dari dirinya terkait kejelasan dari sejumlah anggaran yang dipertanyakan tersebut, namun Mohammad Zen malah meminta awak media untuk melayangkan surat permohonan audiensi secara resmi yang ditunjukkan kepada dirinya untuk mengumpulkan para Asisten Daerah dan Kepala Bagian yang mengelola anggaran dengan alasan menghindari tuduhan intervensi dan dugaan kerja sama dengan media. Zen juga menyampaikan rasa kecewa terhadap sejumlah kepala bagian yang dinilai tidak menghargai posisinya sebagai Sekda.

“Saya sudah mencoba komunikasi Pak, tapi seolah saya ini nggak laku Pak, seolah saya merasa tidak dihargai sebagai Sekda. Silahkan Bapak layangkan surat permohonan audiensi secara resmi kepada saya, biar nanti saya kumpulkan para Asda dan Kepala Bagian, terlepas nanti jawaban mereka mau di publikasikan atau tidaknya itu kembali ke mereka yang mengelola anggaran,” ungkap Mohammad Zen.

Desakan Transparansi dan Audit Independen

Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tasikmalaya, Chandra Foetra S selaku jurnalis dan pemerhati kebijakan publik mulai menyerukan perlunya audit independen terhadap anggaran Sekretariat Daerah. Dirinya menilai bahwa alokasi dana yang begitu besar, dengan rincian yang tidak transparan dan terkesan boros, berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai kepercayaan publik.

“Anggaran sebesar ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan sampai ada praktik manipulatif atau pemborosan yang merugikan masyarakat,” ujar.

Dirinya pun akan segera melakukan audiensi dengan seluruh Asisten Daerah (Asda), Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan meminta untuk menghadirkan pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan instansi terkait lainnya seperti pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya selaku Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mempertanyakan penjelasan dari sejumlah anggaran tersebut secara terbuka dan transparan.

“Sesuai permintaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam waktu dekat kami seluruh wartawan yang tergabung dalam organisasi profesi Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Tasikmalaya akan segera melayangkan surat permohonan audiensi kepada seluruh Asda, Kabag dan instansi terkait dengan mengundang dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri setempat untuk mempertanyakan penjelasan dari sejumlah post anggaran tersebut secara terbuka dan transparan. Kita sudah kaji dan kumpulkan sejumlah data terkait untuk dibahas nanti,” tegasnya.

Ref: Neng***