Cecep-Asep Resmi Dilantik, Dedi Mulyadi Minta Pemerintahan Tasikmalaya Bebas dari Pengaruh Politik dan Fokus ke Masyarakat

Ada suasana yang agak berbeda di Gedung Pakuan Bandung hari Rabu kemarin (4/6/2025). Bukan cuma karena pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2025–2030, tapi karena Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi datang nggak pakai basa-basi. Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi yang baru dilantik langsung disuguhi wejangan pedas dari orang nomor satu di Jawa Barat ini.

Pak Gubernur kelihatannya udah hafal betul sama masalah-masalah klasik yang terus berulang di Tasikmalaya. Dari kemiskinan yang masih nangkring di angka tinggi, program KB yang katanya sih ada tapi nggak jalan, sampai urusan kebersihan lingkungan yang masih suka dikeluhkan warga.

Tasikmalaya harus segera melakukan perbaikan. Masih terlalu banyak persoalan yang menghambat kesejahteraan rakyat,” kata Dedi dengan nada yang, kalau boleh jujur, mirip dosen waktu nyindir mahasiswa malas skripsi.

Tapi tunggu dulu, yang paling nendang adalah saat Dedi mengingatkan soal siapa yang sebenarnya kerja di pemerintahan. “Mulai hari ini, yang bekerja adalah struktur pemerintahan yang profesional, bukan lagi tim sukses. Pemerintahan ini adalah untuk rakyat, bukan milik partai,” tegasnya. Jelas banget, ini bukan sekadar pesan formalitas. Ini tamparan halus buat siapa pun yang ngerasa udah bantu kampanye trus ngarep jabatan.

Selain ngomongin soal netralitas birokrasi, Dedi juga nggak lupa menyentil cara alokasi anggaran di Tasikmalaya yang katanya kurang tepat sasaran. “Alokasi anggaran harus dikelola dengan cermat, tidak cukup hanya berupa hibah politik,” katanya

Ia nyorot soal dana hibah dari provinsi yang konon bisa sampai Rp700 miliar, tapi penggunaannya entah ke mana. Kayak beli barang online tapi yang dateng nggak sesuai gambar.

Pasangan Cecep-Asep yang menang dengan 52,45 persen suara sah di Pemungutan Suara Ulang (PSU) memang punya pekerjaan rumah yang nggak sedikit. Mulai dari transparansi, efisiensi anggaran, sampai memastikan setiap rupiah benar-benar nyampe ke rakyat. Nggak boleh lagi ada istilah “kebijakan pro rakyat” tapi yang senang justru kroni partai.

Pesan Dedi ini bisa jadi semacam kompas moral buat para pemangku kebijakan di Tasikmalaya. Nggak perlu muluk-muluk dulu, cukup bekerja profesional, nggak bawa embel-embel partai ke ruang dinas, dan serius benahi layanan publik. Karena di ujungnya, rakyat nggak butuh jargon, rakyat cuma pengin hidup lebih baik.