Pelaksanaan pembangunan penggantian jembatan CILANGLA CS yang menghubungkan Kabupaten Pangandaran kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Garut di duga MANGKRAK

DINAMIKA Keadilan -sebagaimana kita ketahui di era presiden Jokowi sedang gencar gencarnya melaksanakan kegiatan pembangunan disegala bidang seperti halnya pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan melalui KEMENTRIAN pekerjaan umum dan PERUMAHAN RAKYAT dalam hal ini yang dilaksanakan oleh DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA.

Dan Begitu juga semua balai besar pelaksanaan jalan nasional termasuk Jawa barat.

Tetapi pelaksanaan jalan nasional wilayah lll propinsi Jawa Barat,yang mana PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 3.2 PROPINSI JAWA BARAT.yaitu pelaksanaan pembangunan Penggantian jembatan CILANGLA CS yang dilaksanakan oleh PT. Tarawesi Arta Mega -PT. wimala Nusantara Jaya.KSO. yang bernilai RP. 133.092.686.300,00(termasuk PPN)

Dimana tanggal kontraknya 17 November 2022 . dengan waktu pelaksanaannya 545 hari (Lima ratus empat puluh lima) hari kalender . Yaitu tahun anggaran 2022, 2022, 2024.

Tapi menurut pemantauan awak media Dinamika Keadilan di lapangan pekerjaannya tidak berjalan sesuai dengan waktu yang di tentukan.

Terbukti pada saat awak media kroscek kelapangan pembangunannya masih berjalan sekitar 60 sampai 70% sehingga bisa dinilai bahwa pelaksanaan pembangunan ini tidak serius di dalam pelaksanaannya dan tidak tertutup kemungkinan mungkin ini terjadi akibat kurangnya pengawasan 

Ketika awak media mengkonfirmasi ini kepada PPK 3.2 Jawa Barat tidak bisa memperoleh penjelasan, awak media Dinamika mencoba menghubungi beberapa kali baik secara langsung datang menemui PPK nya yang sering dipanggil Pak Novi tidak bisa bertemu dan begitu juga ketika di hubungi melalui WA.

Media Dinamika merasa ada kejanggalan di dalam pelaksanaan pembangunan Penggantian Jembatan CILANGLA CS ini dan tidak tertutup kemungkinan pelaksanaanny tidak sesuai Spek dan RAB.

Untuk itu media Dinamika sangat mengharapkan perhatian pihak -pihak Yang terkait di dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan ini, sehingga negara tidak merasa di rugikan dan apalagi masyarakat sebagai penerima manfaat. 

Sampai berita ini dimuat pihak -pihak terkait baik PPK maupun dari pihak pelaksana ( dalam hal ini pihak PT.Tarawesi Arta Megah) tidak ada tanggapan ketika di hubungi. (Edisi bersambung) - DM.